Sosialisasi Zona Integritas di Lingkungan Kementerian Agama

Sosialisasi Zona Integritas di Lingkungan Kementerian Agama

Yogyakarta (Kemenag) --- Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebasKKN, serta peningkatan pelayanan public. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini dimotori oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, adalah menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen Evaluasi Reformasi Birokrasi, serta menyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat sehingga dapat diterapkan secara lebih mudah dan terintegrasi, tidak bersifat parsial dan membingungkan.

Maka dikeluarkanlah peraturan baru yang mengintegrasikan instrumen Zona Integritas dengan instrumen Evaluasi Reformasi Birokrasi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Demikian materi yang disampaikan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenag RI, Dr. Hilmi Muhammadiyah,M.Si pada Sosialisasi Zona Integritas di Lingkungan Kementerian Agama, yang bertempat di Auditorium Kantor Kemenag, Jl. MH. Thamrin Nomor 6, Jakarta, Selasa 27 Oktober 2015.

Selanjutnya, Hilmi menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan RB di Kementerian Agama Tahun 2014 dengan Indeks Reformasi Birokrasi 54,83 persen. Dalam hal peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, Kemenag telah melakukan berbagai upaya, diantaranya pembentukan Tim Pelaksanadan Tim Pengarah dan penetapan Road Map Reformasi Birokrasi, penerapan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan untuk menghindarkan adanya peraturan perundangan yang tumpang tindih dan tidak harmonis, proses penerimaan CPNS telah dilakukan secara kompetitif dan transparan dengan menggunakan sistem Computer Assist Test (CAT), peta proses bisnis kegiatan utama sebagian besar telah ditetapkan dan dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP) pada unit-unit kerja.

Langkah berikutnya perlu dibentuk agent of change atau role model untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan secara berkelanjutan dan dipantau perkembangannya secara berkala; menata kelembagaan Kementerian Agama melalui evaluasi terhadap ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi, tumpang tindih fungsi dengan instansi lain dan duplikasi fungsi serta menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut; menata sistem manajeman SDMdengan baik, antara lain dengan merencanakan redistribusi pegawai, menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan, dan menerapkan promosi jabatan secara terbuka; mengembangkan sistem manajemen kinerja dengan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan budaya kerja; menetapkan sistem penilaian kinerja individu dikaitkan dengan kinerja organisasi serta memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya, sehingga hasil penilaian kinerja individu nantinya dapat dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu dan pemberian tunjangan kinerja.